Skrining Pasien KDRT pada Setting Rumah Sakit

Oleh :
dr. Anastasia Feliciana

Skrining pasien kekerasan pada rumah tangga (KDRT) pada setting rumah sakit oleh tenaga medis penting dilakukan oleh karena angka kejadiannya yang cukup tinggi namun sering kali terbengkalai begitu saja. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia cukup banyak terjadi. Berdasarkan data dari Indonesian National Women’s Life Experience Survey tahun 2016 (2016 SPHPN) ditemukan sebesar 33.4% wanita pada usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan secara fisik atau seksual pada seumur hidup mereka. [1] Jenis kekerasan yang dialami oleh wanita pada survei tersebut paling besar digolongkan dalam kekerasan secara ekonomi (24,5%), diikuti oleh kekerasan secara emosional (20,5%). [1]

KDRT di Indonesia sudah dimasukan kedalam tindak pidana dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) no.23 tahun 2004. Tidak hanya kekerasan berupa trauma fisik saja yang dimasukan dalam kategori KDRT di perundang-undangan Indonesia. Sesuai dengan apa yang diklasifikasikan oleh UU-PKDRT, KDRT terdiri dari kekerasan secara fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. [2] Tindakan kekerasan yang sudah disebutkan diatas, dilakukan di dalam rumah tangga yang menurut UU-PKDRT mencakup suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian, dan yang menetap di rumah tangga, serta pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga.

kdrtcomp

Manifestasi Klinis

Sebelum mengajukan pertanyaan, beberapa hal yang dapat diperhatikan pada pasien KDRT adalah pelaku KDRT dapat datang ke fasilitas kesehatan bersama korban, pelaku yang cenderung menjawab pertanyan yang diajukan, dan menolak apabila pemeriksaan dilakukan hanya berdua saja antara korban dengan dokter. Sebaiknya pertanyaan yang mengarah ke KDRT harus singkat dan jelas untuk menghindari pengertian KDRT yang salah dari pasien. Wanita yang mengalami KDRT kemungkinan datang dengan keluhan medis yang tidak jelas, keluhan ginekologis, depresi, atau kecemasan. [3]

Gejala pasien yang mengalami KDRT :

  • Nyeri akut / kronik tanpa trauma yang terlihat
  • Keluhan tanpa abnormalitas dari pemeriksaan fisik (rasa lemah, nyeri kepala kronik, palpitasi, dispnea, nyeri perut, keluhan gastrointestinal, nyeri dada atipikal)
  • Riwayat berobat ke IGD berulang kali
  • Terdapat jarak waktu dari onset trauma sampai waktu berobat
  • Kesulitan korban untuk berbicara / menyangkal informasi dari pelaku
  • Rasa posesif dan iri yang berlebihan dari pelaku terhadap korban (diungkapkan oleh korban / tampak dari anamnesis dengan pelaku)
  • Gejala depresi atau kecemasan
  • Keluhan ginekologis (infeksi salurah kemih, dispareunia, nyeri pinggang)
  • Keluhan trauma baik fisik maupun psikis [3]

Pada pemeriksaan fisik pasien KDRT dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan seperti abrasi, laserasi pada beberapa lokasi, bekas cakaran, gigitan, rokok atau ikatan, dapat juga ditemukan perdarahan subkonjungtiva. Apabila terdapat luka akibat trauma tumpul, kemungkinan didapatkan pola/ bentuk dari alat yang digunakan oleh pelaku. Distribusi trauma akibat KDRT cenderung pada dada dan abdomen karena area tersebut tertutup pakaian sehingga tidak tampak secara langsung, namun tidak tertutup kemungkinan trauma dapat terjadi pada area lain seperti wajah dan leher. Selain itu selama pemeriksaan, korban cenderung menghindari kontak mata, tampak depresi, atau ketakutan. [3]

Pola trauma yang cukup khas lainnya adalah pada korban KDRT yang mencoba melindungi dirinya (defensive wound). Lokasi trauma akan terletak pada tangan, pergelangan tangan, dan bagian distal lengan apabila korban mencoba melindungi diri dengan tangan atau terletak pada punggung, kaki, dan belakang kepala  apabila posisi korban meringkuk. Tanda-tanda kekerasan seksual pada kasus KDRT dapat berupa hematoma pada labia / vagina, laserasi vagina, terdapat darah / semen pada pemeriksaan vagina, atau gejala-gejala STD. Apabila keterangan mengenai riwayat trauma dengan tingkat keparahan trauma pasien tidak cocok, perlu juga dicurigai terjadinya KDRT. [3]

Alat Skrining Kekerasan dalam Rumah Tangga

Cukup banyak manifestasi klinis dari pasien yang mengalami KDRT. Untuk mempermudah mendiagnosa KDRT dapat digunakan alat untuk skrining KDRT. Terdapat banyak alat skrining untuk KDRT, seperti Hurt, Insult, Threaten, Scream (HITS) scale, the Ongoing Violence Assessment Tool (OVAT), the Slapped, Threatened, and Throw tool, the Humiliation, Afraid, Rape, Kick (HARK) tool, the Modified Childhood Trauma Questionnaire–Short Form, dan Woman Abuse Screening Tool (WAST). Dari alat skrining yang sudah disebutkan, tidak ada satupun alat skrining yang sempurna. [4]

Salah satu alat skrining KDRT yang sudah diuji dalam penelitian adalah women abuse screening tool (WAST), yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et al. gold standard dari penilaian dan evaluasi korban KDRT  adalah dengan wawancara psikiatri oleh psikolog.

Woman Abuse Screening Tool (WAST)

Kuesioner WAST merupakan salah satu contoh alat skrining untuk KDRT yang sudah pernah diuji penggunaannya di Indonesia. Alat WAST berisi delapan pertanyaan yang terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama terdapat dua pertanyaan yaitu “Secara umum, bagaimana Ibu menggambarkan hubungan Ibu dengan pasangan?” dan “Apakah Ibu dan pasangan Ibu mengatasi pertengkaran mulut dengan:”. Hanya jika kedua pernyataan tersebut dijawab dengan “penuh ketegangan” dan “Sangat kesulitan”, enam pertanyaan berikutnya ditanyakan kepada pasien. :

  1. Apakah pertengkaran mulut mengakibatkan Ibu merasa direndahkan atau  merasa tidak nyaman dengan diri sendiri?
  2. Apakah pertengkaran mulut mengakibatkan pasangan Ibu memukul, menendang dan mendorong?
  3. Apakah Ibu merasa ketakutan pada yang dikatakan atau dilakukan dengan pasangan Ibu?
  4. Pernahkan pasangan Ibu melakukan kekerasan fisik pada Ibu?
  5. Pernahkah pasangan Ibu melakukan kekerasan emosional pada Ibu?
  6. Pernahkan pasangan Ibu melakukan kekerasan seksual pada Ibu?

Jawaban dari pasien diubah menjadi bentuk angka sehingga setiap pertanyaan memiliki angka 1 (“Tidak pernah”) sampai 3 (“sering”). Total angka yang akan didapatkan terletak diantara 8 – 24. Cut-off yang dipilih oleh penyusun WAST dalam Bahasa Inggris adalah sebesar 13. Dengan cut-off 13, WAST dengan Bahasa Indonesia memiliki sensitivitas dan spesifisitas sebesar 41,9% dan 96,8%. Walaupun sudah spesifik, kurang sensitifnya alat skrining ini dapat menyebabkan banyaknya kasus KDRT yang tidak tersaring. Dengan cut-off 10, WAST memiliki sensitivitas dan spesifisitas sebesar 84,9% dan 61,0%. Semakin berkurangnya spesifitas menyebabkan meningkatnya angka positif palsu tetapi sebagian besar kasus KDRT akan dapat tersaring dengan cut-off 10. [5]

Skrining KDRT Universal

Banyaknya kasus KDRT di Indonesia dan melihat efek buruk KDRT terhadap keluarga, wanita, dan anak-anak membuat perlunya skrining terhadap KDRT secara universal.[5] Seluruh wanita usia subur (usia 15-64 tahun) akan ditanyakan mengenai kejadian KDRT yang mereka alami. Skrining universal dapat meningkatkan identifikasi kasus KDRT dan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perhatian dari pemegang kebijakan terhadap KDRT. Kekurangan dari implementasi skrining universal adalah beban kerja yang tinggi pada puskesmas yang akan menyebabkan terbatasnya implementasi skrining ini. Berdasarkan guidelines WHO tahun 2013, skrining universal akan juga memiliki kelemahan lain yaitu wanita yang tidak mengalami KDRT akan merasa skrining tidak bermanfaat, sebaliknya wanita yang mengalami akan menjadi hilang harapan apabila tidak terdapat perkembangan kondisi setelah dilakukan skrining, terutama apabila pada daerah tersebut tidak memiliki fasilitas untuk tindak lanjut KDRT. [6]

Tindakan Dokter Menurut Undang-Undang

Pada UU-PKDRT, tidak dicantumkan kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan skrining terhadap KDRT dan melaporkannya kepada pihak berwenang.[2] Akan tetapi, dokter di Indonesia perlu mengetahui alur pelaporan kasus KDRT dan apa saja hak korban KDRT.

Tidak bijak apabila dengan hasil pemeriksaan fisik, seorang dokter langsung mendiagnosa kejadian KDRT. Hal ini dikarenakan seringnya kejadian KDRT yang tidak dilaporkan oleh korban. Alasan yang mungkin dimiliki oleh korban adalah rasa malu, kondisi ekonomi, rasa takut, gender inequality, dan ketidaktahuan korban mengenai cara mendapatkan pertolongan.[7] Pada kondisi ini, dapat dilakukan wawancara yang lebih mendalam dan dibantu dengan alat skrining KDRT untuk membantu menegakkan kejadian KDRT.

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan

Apa upaya yang dapat dokter Indonesia lakukan untuk membantu pasien KDRT? Keputusan Menteri Kesehatan RI menjelaskan mengenai “Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit”  baik yang ditangani oleh dokter spesialis, dokter umum, perawat/bidan, psikolog/psikiater maupun pekerja sosial.

Pedoman ini bertujuan untuk mencegah cedera, penderitaan dan ancaman lebih lanjut sampai ancaman pembunuhan terhadap korban serta meningkatkan cakupan korban kekerasan yang mendapat pelayanan kesehatan. Dalam pedoman tersebut dijelaskan struktur organisasi yang dihimbau ada di suatu institusi pelayanan kesehatan, di mana ada pusat pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (misalnya berpusat di instalasi rawat darurat), di bawah bidang Pelayanan Medik (Yanmed). Dengan adanya struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, seorang dokter bisa melaporkan kasus kecurigaan KDRT pada pusat pelayanan terpadu tersebut. Laporan bisa diteruskan ke bidang Yanmed, lalu diteruskan kepada Direktur Utama.

Pada dalam pusat pelayanan terpadu kekerasan perempuan dan anak, terdapat  beberapa pihak yang memiliki peran dan tugas masing-masing, seperti :

  • Sebagai koordinator: merencanakan, mengatur, mengevaluasi pelayanan, dan melakukan kerjasama lintas sektor
  • Penanggung Jawab medis dan medikolegal : bertugas mengkoordinasikan pelayanan medis dan medikolegal korban KDRT, evaluasi kelengkapan dokumen rekam medis per kasus, mengumpulkan barang bukti pada korban dan membuat visum et repertum, serta membuat laporan kasus
  • Penanggung jawab psikososial: bertugas melakukan konseling dan penanganan trauma psikis pada korban, pendampingan dan evaluasi kelengkapan dokumen kasus
  • Penanggung Jawab administrasi atau sekretariat: melakukan pengarsipan dan penomoran surat, melakukan analisis data, pencatatan serta

Pelayanan terpadu pasien korban KDRT ini tentu tidak menghalangi pertolongan medis yang dibutuhkan oleh pasien. Korban yang diantar (tidak bersama polisi) lewat instalasi gawat darurat dilakukan triase untuk dinilai pasien masuk dalam kondisi non kritis, semi kritis atau kritis. Pasien kondisi non kritis mendapat layanan pemeriksaan, konseling psikologis dan hukum, medikolegal (visum et repertum/ VeR) dan pendampingan (untuk mendapat VeR korban perlu membawa surat permintaan VeR dari polisi). Pasien semi kritis dan kritis dilayani sesuai prosedur medis, dan pemeriksaan medikolegal dilakukan bersamaan dengan penanganan medis. Apabila korban dari ICU/HCU kemudian meninggal, bila keluarga melapor ke polisi, maka bisa dilakukan autopsi untuk mendapatkan VeR berdasarkan surat permintaan VeR dari polisi. Bila tenaga kesehatan di poliklinik RS menemukan pasien dengan dugaan sebagai korban KDRT, maka keadaan umum pasien dinilai dahulu baru kemudian dikonsulkan kepada tim pusat pelayanan terpadu korban KDRT/ kekerasan perempuan dan anak. [8]

Kesimpulan

Angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga diduga merupakan sebagian kecil dari “gunung es” yang ada di masyarakat. Penting bagi dokter untuk berperan sebagai garda terdepan kesehatan untuk mengetahui pasien yang dicurigai menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena data menunjukkan begitu banyak kasus KDRT yang terjadi namun terbengkalai begitu saja. Diharapkan kesadaran tenaga medis meningkat seiring dengan perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Referensi